Anak-anak angklung SMPN 1 Karawang Barat diajak Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana pergi ke Jepang, untuk mengenalkan kesenian angklung di negeri matahari terbit. Keberangkatan tim angklung yang dikenal dengan sebutan Klass1k itu atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Karawang, Setelah Gubernur Osaka Toru Hashimoto mengundang pemkab untuk mempresentasikan sistem pendidikan yang berjalan di Kota Pangkal Perjuangan. Ironisnya, biaya akomodasi rombongan angklung SMPN 1 Karawang Barat ke Jepang ternyata tidak ditanggung pemerintah Osaka maupun Pemkab Karawang.
Karena dalam undangan tersebut tidak disebutkan Pemkab Karawang harus membawa tim angklung. Akibatnya, biaya akomodasi dibebankan kepada orang tua siswa yang disebut-sebut sebesar Rp 12 jutaan per siswa. Hal itupun diakui oleh Ketua PGRI Kabupaten Karawang Nandang Mulaya. Dia mengatakan, rombongan SMPN I Karawang turut berangkat ke Jepang atas dasar inisiatif dari Pemkab Karawang, yang ingin sekalian memperkenalkan kesenian angklung.
"Jadi benar atas biaya sendiri, karena Gubernur Osaka hanya mengundang pemkab saja. Siswa diundang atas inisiatif pemkab, karena Jepang menjanjikan kepada kami akan membantu akomodasi mereka selama disana, dan tentunya pihak sekolah menawarkan terlebih dulu kepada orang tua siswa apakah akan ikut atau tidak, jika keberatan ya tidak apa-apa," paparnya kepada Radar Karawang, Rabu (22/11) kemarin.
Nandang pun mewajarkan jika keberangkatan para siswa tersebut atas dasar biaya sendiri, karena dalam rangka pertukaran budaya dan siswa pun senang dapat jalan-jalan ke sana.
Ketika disinggung berapa besaran biaya yang dikeluarkan oleh para siswa yang berjumlah 30 orang ditambah 6 orang tua murid, Nandang enggan menjawab. "Silahkan tanya kepada pihak sekolah langsung," ungkapnya.
Ia menjelaskan, keberangkatan bupati Karawang beserta rombongan termasuk didalamnya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) merupakan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh dua dinas sejak lama. Hanya saja realisasi dari program tersebut diamanahkan penuh kepada Disbudpar dibantu oleh Disdikpora.
"Anggarannya dibagi dua antara kedua dinas tersebut. Dan setahu saya dari Disdikpora mengeluarkan hanya Rp 200 juta saja, biaya lainnya sepenuhnya ditanggung Disbudpar," katanya.
Nandang menyampaikan, undangan Gubernur Osaka Jepang terhadap Pemerintah Kabupaten Karawang memang sudah cukup lama, sejak zaman Bupati Ade Swara. Bahkan, Jepang sudah enam kali hadir ke Indonesia, terutama ke Kabupaten Karawang.
Pasalnya, Jepang menilai sistem pendidikan yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Karawang sangat berbeda dengan negara-negara yang lain. Sehingga Jepang sangat ingin sekali Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan presentasi kepada pemerintah Osaka, agar kualitas pendidikan mereka bisa maju dan berkualitas seperti di Karawang.
"Jepang sendiri memang sebelumnya sudah bekerjasama dengan pemkab dan PGRI. Bahkan wali kota dan parlemennya datang ke Karawang langsung meminta bupati untuk bisa hadir, jadi inilah dasarnya," ujarnya.
Sementara ditemui di tempat terpisah, Wakil Kepala SMPN 1 Karawang Bidang Sarana dan Prasarana Daniel Yosef menyampaikan, terkait masalah pembiayaan dirinya tidak bisa membenarkan ataupun menyanggah, karena dia tidak melihat langsung siswa membayarkan uangnya kepada pihak sekolah.
"Saya memang mendengar kabar tersebut, sepertinya iya. Tapi saya tidak melihat langsung dan jumlah nominalnya pun saya tidak tahu," ujarnya.
Menurut Daniel hal yang wajar jika beban biaya keberangkatan ke Jepang dibebankan kepada siswa yang berangkat, karena ada kekurangan dana dari pemerintah sehingga sifatnya hanya menambah anggaran.
"Dulu dari Jepang pernah ke SMPN I Karawang, bahkan ketika itu dihadiri oleh Pemkab Karawang. Kehadiran mereka dalam acara kunjungan budaya. Jadi kepergian kami adalah kunjungan balasan," tandasnya.
Sementara itu, seorang siswa SMPN 1 Karawang bernisial AP menuturkan, tidak kurang 30 orang siswa yang mengikuti ekskul angklung berangkat ke Jepang didampingi oleh 6 orang tua siswa, kepala sekolah dan guru pendamping ke Jepang. "Murid bayar Rp 12 jutaan per siswa, anak ekskul angklung jumlahnya saya gak tahu berapa orang," ungkapnya sambil berlari langsung masuk kelas karena ada guru.
source : radar-karawang
Karena dalam undangan tersebut tidak disebutkan Pemkab Karawang harus membawa tim angklung. Akibatnya, biaya akomodasi dibebankan kepada orang tua siswa yang disebut-sebut sebesar Rp 12 jutaan per siswa. Hal itupun diakui oleh Ketua PGRI Kabupaten Karawang Nandang Mulaya. Dia mengatakan, rombongan SMPN I Karawang turut berangkat ke Jepang atas dasar inisiatif dari Pemkab Karawang, yang ingin sekalian memperkenalkan kesenian angklung.
"Jadi benar atas biaya sendiri, karena Gubernur Osaka hanya mengundang pemkab saja. Siswa diundang atas inisiatif pemkab, karena Jepang menjanjikan kepada kami akan membantu akomodasi mereka selama disana, dan tentunya pihak sekolah menawarkan terlebih dulu kepada orang tua siswa apakah akan ikut atau tidak, jika keberatan ya tidak apa-apa," paparnya kepada Radar Karawang, Rabu (22/11) kemarin.
Nandang pun mewajarkan jika keberangkatan para siswa tersebut atas dasar biaya sendiri, karena dalam rangka pertukaran budaya dan siswa pun senang dapat jalan-jalan ke sana.
Ketika disinggung berapa besaran biaya yang dikeluarkan oleh para siswa yang berjumlah 30 orang ditambah 6 orang tua murid, Nandang enggan menjawab. "Silahkan tanya kepada pihak sekolah langsung," ungkapnya.
Ia menjelaskan, keberangkatan bupati Karawang beserta rombongan termasuk didalamnya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) merupakan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh dua dinas sejak lama. Hanya saja realisasi dari program tersebut diamanahkan penuh kepada Disbudpar dibantu oleh Disdikpora.
"Anggarannya dibagi dua antara kedua dinas tersebut. Dan setahu saya dari Disdikpora mengeluarkan hanya Rp 200 juta saja, biaya lainnya sepenuhnya ditanggung Disbudpar," katanya.
Nandang menyampaikan, undangan Gubernur Osaka Jepang terhadap Pemerintah Kabupaten Karawang memang sudah cukup lama, sejak zaman Bupati Ade Swara. Bahkan, Jepang sudah enam kali hadir ke Indonesia, terutama ke Kabupaten Karawang.
Pasalnya, Jepang menilai sistem pendidikan yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Karawang sangat berbeda dengan negara-negara yang lain. Sehingga Jepang sangat ingin sekali Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan presentasi kepada pemerintah Osaka, agar kualitas pendidikan mereka bisa maju dan berkualitas seperti di Karawang.
"Jepang sendiri memang sebelumnya sudah bekerjasama dengan pemkab dan PGRI. Bahkan wali kota dan parlemennya datang ke Karawang langsung meminta bupati untuk bisa hadir, jadi inilah dasarnya," ujarnya.
Sementara ditemui di tempat terpisah, Wakil Kepala SMPN 1 Karawang Bidang Sarana dan Prasarana Daniel Yosef menyampaikan, terkait masalah pembiayaan dirinya tidak bisa membenarkan ataupun menyanggah, karena dia tidak melihat langsung siswa membayarkan uangnya kepada pihak sekolah.
"Saya memang mendengar kabar tersebut, sepertinya iya. Tapi saya tidak melihat langsung dan jumlah nominalnya pun saya tidak tahu," ujarnya.
Menurut Daniel hal yang wajar jika beban biaya keberangkatan ke Jepang dibebankan kepada siswa yang berangkat, karena ada kekurangan dana dari pemerintah sehingga sifatnya hanya menambah anggaran.
"Dulu dari Jepang pernah ke SMPN I Karawang, bahkan ketika itu dihadiri oleh Pemkab Karawang. Kehadiran mereka dalam acara kunjungan budaya. Jadi kepergian kami adalah kunjungan balasan," tandasnya.
Sementara itu, seorang siswa SMPN 1 Karawang bernisial AP menuturkan, tidak kurang 30 orang siswa yang mengikuti ekskul angklung berangkat ke Jepang didampingi oleh 6 orang tua siswa, kepala sekolah dan guru pendamping ke Jepang. "Murid bayar Rp 12 jutaan per siswa, anak ekskul angklung jumlahnya saya gak tahu berapa orang," ungkapnya sambil berlari langsung masuk kelas karena ada guru.
source : radar-karawang
